Bupati “Saya tidak mau lagi ada kepala sekolah yang 8 tahun

Harian Garut

Garut,Usai liburan pasca lebaran, pemerintah kembali normal untuk menjalankan tugasnya. Dalam apel pagi, Senin (11/7/2016), Bupati Garut Rudy Gunawan sempat menyinggung beberapa hal permasalah yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Garut.

 Selain masalah PNS yang bolos, bupati juga menyoroti beberapa masalah lain di antaranya tentang kepala sekolah yang telah lewat masa jabatannya, mini market yang tidak berijin, upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja Pegawai.

 “Saya tidak mau lagi ada kepala sekolah yang 8 tahun karena kepala sekolah itu hanya 4 tahun sesuai Perda Nomor 11, bisa diperpanjang 4 tahun lagi dan bisa diperpanjang jadi 12 tahun kalau mendapatkan prestasi di tingkat provinsi atau nasional. Saya perintahkan Satpol PP tutup mini market yang tidak ada ijinnya mulai besok. PAD kita memble pemerintah kita hanya hidup dari DAK, kita hanya punya 70 miliar, karena restoran dan mini market banyak yang menipu (pajak),” ujarny

Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korpri) unit Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Kamis (30/6/16) resmi dikukuhkan. Sejumlah pejabat struktural dan fungsional diketuai Kepala Bagian Humas Protokol, Undang Saripudin, dikukuhkan oleh Ketua III Korpri Kabupaten Garut H Suherman di lapangan Apel Setda.
“Bergantinya nama korpri menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang sebelumnya Korps Pegawai Republik Indonesia tidak mengubah secara esensi lembaga tempat berorganisasinya ASN ini,” ujar Suherman dalam sambutannya.
Menurut Suherman, yang lebih utama paradigma Korpri kedepan yaitu bagaimana Korpri mampu menjadi motor penggerak terlaksananya reformasi birokrasi menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Namun demikian, ujar Suherman,setidaknya ada beberapa point penting yang mesti dipahami oleh ASN untuk tetap menjaga khitahnya Korpri selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
Point-point tersebut yaitu, bagaimana Korps Pegawai ASN Republik Indonesia ini tetap mampu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi, serta mampu mewujudkan jiwa korps ASN sebaga pemersatu bangsa. “Untuk itu Korps ASN ini harus terus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan etos kerja dan tentunya tetap menjaga jiwa korsa,” jelasnya.Undang Saripudin berharap, peran serta dan dukungan seluruh anggota Korpri Setda yang  mampu mewarnai sehingga roda organisasi ini berjalan dengan baik.*Agus koti